Setelah sebelumnya mendapat kunjungan Dewan Ketahanan
Nasional yang secara khusus melihat dari dekat kondisi infrastruktur beberapa
bendungan dan DAM, Selasa (10/3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI
mengadakan Rapat Koordinasi pembahasan bendungan dan irigasi di Kabupaten Bima
di aula kantor Bupati Bima Jalan Diponegoro Nomor 11 LLK Jatiwangi.
Kunjungan kerja DPD RI in dipimpin
Wakil Ketuanya Prof. DR. Farouk Muhammad hadir
bersama 11 orang dari Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi serta 5 orang dari DPD Provinsi. Prof. Farouk mengatakan
"kedatangannya di Kabupaten/Kota Bima untuk menjaring aspirasi masyarakat
terkait masalah bendungan dan jaringan Irigasi di kedua wilayah.
Beberapa SKPD terkait yang
dihadirkan pada rapat koordinasi tersebut yaitu Asisten
I Setda bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. H. Abdul Wahab, Asisten
III Setda bidang Administrasi Umum H. Makruf, SE, Kepala Dinas PU,
Kepala Disnakertrans Kabupaten/Kota Bima dan warga Kabupaten Bima.
Wakil Ketua DPD dihadapan peserta
rapat memaparkan, Rakor dengan Pemerintah daerah ini untuk mendukung visi Presiden RI Jokowi dalam
mewujudkan kedaulatan pangan bagi Indonesia.
Dalam sesi dialog, Prof. Farouk
mendata bendungan dan jaringan irigasi yang ada di Kab/Kota Bima. sebanyak 18
jaringan irigasi di kab/kota Bima berhasil di data. Dirinya mengatakan
dari sekian banyak jaringan irigasi dan bendungan ini akan dibahas di pusat
yang mana yang akan diprioritaskan, yang mana yang akan menjadi tanggung jawab
pusat, provinsi dan kabupaten/kota".
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bima Ir.Nggempo dalam pemaparannya mengatakan,
"Bapak Presiden menyampaikan pentingnya irigasi Dalam
visi kepemimpinannya untuk mewujudkan kedaulatan pangan bagi
Indonesia, jadi ada penekanan pembangunan irigasi". kata Nggempo dalam
pemaparannya di hadapan Prof. Dr. Farouk Muhammad dan Jajaran Pemerintah
Kabupaten Bima.
Presiden memberikan perhatian penuh
pada pembangunan bendungan dan irigasi. Tercatat dari total seluruh irigasi
yang ada di Kabupaten Bima sebagian besar tidak berfungsi dengan baik. Hal ini
disebabkan banyaknya bendungan yang telah rusak maupun sumber airnya mengering".
Mengingat begitu pentingnya irigasi
maka kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan pengairan harus diikuti dengan
perluasan jaringan irigasi. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi perlu
ditingkatkan untuk memelihara tetap berfungsinya sumber air dan jaringan
irigasi bagi pertanian. Dalam rangka usaha meningkatkan pembangunan di sektor
pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangan khususnya beras, salah satu upaya
pemerintah Daerah adalah menempatkan pembangunan di sektor irigasi.
“Untuk mendukung penyediaan air di
Kabupaten Bima. maka pelestarian lingkungan menjadi salah satu program
prioritas, terutama pada kawasan daerah aliran sungai (DAS). Sebab tidak bisa
dipungkiri bahwa di daerah ini, juga terdapat ribuan hektar lahan kritis serta
banyaknya kerusakan hutan yang dapat mengancam kerusakan penyediaan air yang
memadai untuk kebutuhan irigasi”. tutup Nggempo.
Dalam rapat yang diselingi dengan dialog tersebut, terdapat apresiasi dari masyarakat, dalam bentuk partisipasi memberikan opini. “Bendungan di Kabupaten Bima itu banyak, hanya saja perawatan tidak berfungsi dengan baik. Petani tidak bisa menikmati hasil panen yang baik dikarenakan perawatan waduk atau irigasi yang kurang, apalagi jika musim kemarau tiba,” kata salah seorang peserta rapat. (*)
Dalam rapat yang diselingi dengan dialog tersebut, terdapat apresiasi dari masyarakat, dalam bentuk partisipasi memberikan opini. “Bendungan di Kabupaten Bima itu banyak, hanya saja perawatan tidak berfungsi dengan baik. Petani tidak bisa menikmati hasil panen yang baik dikarenakan perawatan waduk atau irigasi yang kurang, apalagi jika musim kemarau tiba,” kata salah seorang peserta rapat. (*)