Pemkab Bima dan DPD RI Bahas Kondisi Bendungan

Saturday 14 March 20150 comments

Setelah sebelumnya mendapat kunjungan Dewan Ketahanan Nasional yang secara khusus melihat dari dekat kondisi infrastruktur beberapa bendungan dan DAM, Selasa (10/3) Dewan Perwakilan Daerah  (DPD) RI mengadakan Rapat Koordinasi pembahasan bendungan dan irigasi di Kabupaten Bima di aula kantor Bupati Bima Jalan Diponegoro Nomor 11 LLK Jatiwangi. 

Kunjungan kerja DPD RI in dipimpin Wakil Ketuanya  Prof. DR. Farouk Muhammad hadir bersama 11 orang dari Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi  serta 5 orang dari DPD Provinsi. Prof. Farouk mengatakan "kedatangannya di Kabupaten/Kota Bima untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait masalah bendungan dan jaringan Irigasi di kedua wilayah.

Beberapa SKPD terkait yang dihadirkan pada rapat koordinasi tersebut yaitu Asisten I Setda bidang Pemerintahan dan Kesra  Drs. H. Abdul Wahab, Asisten III Setda bidang Administrasi Umum  H. Makruf, SE, Kepala Dinas PU, Kepala Disnakertrans  Kabupaten/Kota Bima dan warga Kabupaten Bima.

Wakil Ketua DPD dihadapan peserta rapat memaparkan, Rakor dengan Pemerintah daerah ini untuk mendukung visi Presiden RI Jokowi dalam mewujudkan kedaulatan pangan bagi Indonesia.

Dalam sesi  dialog, Prof. Farouk mendata bendungan dan jaringan irigasi yang ada di Kab/Kota Bima. sebanyak 18 jaringan irigasi di kab/kota Bima berhasil di data. Dirinya  mengatakan dari sekian banyak jaringan irigasi dan bendungan ini akan dibahas di pusat yang mana yang akan diprioritaskan, yang mana yang akan menjadi tanggung jawab pusat, provinsi dan kabupaten/kota".

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima Ir.Nggempo dalam pemaparannya mengatakan,  "Bapak Presiden menyampaikan  pentingnya irigasi Dalam visi kepemimpinannya untuk mewujudkan kedaulatan pangan  bagi Indonesia, jadi ada penekanan pembangunan irigasi". kata Nggempo dalam pemaparannya di hadapan Prof. Dr. Farouk Muhammad dan Jajaran Pemerintah Kabupaten Bima.
Presiden memberikan perhatian penuh pada pembangunan bendungan dan irigasi. Tercatat dari total seluruh irigasi yang ada di Kabupaten Bima sebagian besar tidak berfungsi dengan baik. Hal ini disebabkan banyaknya bendungan yang telah rusak maupun sumber airnya mengering". 

Mengingat begitu pentingnya irigasi maka kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan pengairan harus diikuti dengan perluasan jaringan irigasi. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi perlu ditingkatkan untuk memelihara tetap berfungsinya sumber air dan jaringan irigasi bagi pertanian. Dalam rangka usaha meningkatkan pembangunan di sektor pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangan khususnya beras, salah satu upaya pemerintah Daerah adalah menempatkan pembangunan di sektor irigasi.

“Untuk mendukung penyediaan air di Kabupaten Bima. maka pelestarian lingkungan menjadi salah satu program prioritas, terutama pada kawasan daerah aliran sungai (DAS). Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa di daerah ini, juga terdapat ribuan hektar lahan kritis serta banyaknya kerusakan hutan yang dapat mengancam kerusakan penyediaan air yang memadai untuk kebutuhan irigasi”. tutup Nggempo.

Dalam rapat yang diselingi dengan dialog tersebut, terdapat apresiasi dari masyarakat, dalam bentuk partisipasi memberikan opini. “Bendungan di Kabupaten Bima itu banyak, hanya saja perawatan tidak berfungsi dengan baik. Petani tidak bisa menikmati hasil panen yang baik dikarenakan perawatan waduk atau irigasi yang kurang, apalagi jika musim kemarau tiba,” kata salah seorang peserta rapat. (*)
Share this article :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. KAMPUNG MEDIA PORTAL HIMPAS - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger