KM. Portal Himpas, - Tidak terima atas pemotongan
Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dilakukan oleh pihak Sekolah Menengah Pertama
Negeri (SMPN) 4 Monta, puluhan wali murid menggelar aksi protes dengan mendatangi
sekolah, Senin (16/1). Mereka
datang untuk meminta klarifikasi pihak sekolah terkait pemotongan dana bantuan
siswa miskin yang bersumber dari Anggaran Pembelanjaan Negara APBN dan Anggaran
Pembelanjaan Daerah (APBD) II.
Salah
satu wali murid Dahlan mengatakan, bantuan yang diterima siswa miskin dari dana
APBD II seharusnya Rp576 ribu tetapi yang diterima hanya Rp30 ribu per siswa.
“Belum ada penjelasan dari pihak sekolah tentang pemotongan dana yang mencapai
angka hingga Rp546 ribu tersebut,” ujarnya.
Belum
lagi dengan batuan yang diterima siswa
miskin dari dana APBN karena dari 22 orang siswa yang terdata, hingga hari
Sabtu kemarin yang terbayarkan hanya 17 orang siswa dan masih ada lima orang
yang belum terbayar. “Berdasarkan informasi dari juru bayar dana-dana tersebut
telah mengendap ke kepala sekolah dan hingga hari ini dana bantuan untuk lima
orang tersebut belum terbayar,” katanya, Senin (16/2).
Di
tempat yang sama, M. Saleh orang tua sisiwa lain juga merasa geram atas
tindakan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Dengan adanya masalah ini Ia meminta agar Pemerintah Daerah terutama
Bupati dan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima agar mengganti kepala sekolah yang
bermasalah tersebut. Jika tidak maka akan menimbulkan mosi tidak percaya orang
tua siswa yang efeknya tidak ada lagi orang tua yang mau mendaftarkan anaknya
untuk bersekolah di sekolah tersebut. “Untuk itu, kami meminta kepada Bupati
Bima dan Kepala Dinas Dikpora agar segera mengganti kepala sekolah yang
bermasalah tersebut,” harapnya.
Berdasarkan
informasi dari orang tua siswa BSM yang dipotong itu akan dibagikan kepada siswa lain karena
kebijkan sekolah yang mengatakan satu untuk semua. Namun hal itu tidak
dibicarakan sebelumnya dengan wali murid. Kebijakan itu secara sepihak
diputuskan oleh sekolah.
Kepala
sekolah SMPN 4 Monta, M. Saleh Musa yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat
(20/2) mengakui dalam pencaiaran dana BSM APBD II tidak pernah melakukan rapat
dengan wali murid. “Karena pada dasarnya disetiap lembaga adalah satu untuk
semua, saya lakukan hal yang sama seperti sekolah lain karena setiap sekolah
begitu pada dasarnya, Cuman langkah saya yang disesali oleh teman-teman komite
tidak memberitahukan kepada pengurus komite hanya disitu kesalah saya kemarin,”
akunya.
Sementara
mengenai dana BSM dari APBN kepala sekolah yang baru dilantik pada tanggal 1
Desember 2014 ini menjelaskan, pencairan
dana BSM APBN dilakukan pada hari Sabtu (14/2). Wali murid yang bisa dijemput
pada hari itu hanya 17 orang dan lima orang lainnya tidak bisa hadir dan akan
dibagikan pada hari berikutnya. Sehingga lima orang inilah yang memicu
terjadinya masalah dan wali murid beranggapan bahwa sekolah ini hanya memberikan
sebagian orang saja, kemudian untuk sisa
yang belum terima langsung dibagikan pada hari Selasa.
Berhubung
hari Senin banyak orang tua murid yang datang ke sekolah, saya mengajak semua
wali murid untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan, tetapi setelah ada
kesepakatan wali murid diwakili oleh ketua komite dan sekretaris komite sehingga
ada sebuah kesepakatan. “Semua persoalan itu sudah dianggap selesai baik APBD
II, APBN maupun Dana Bos. Kan, mereka juga selidiki masalah dana Bos. Hingga
sekarang tidak ada lagi masalahnya,” tutupnya.
