Oleh : Mukhlistangga
Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden pada tanggal 9 Juli 2014 nanti adalah bentuk perwujudan dari sestim
demokrasi di negeri ini, oleh karenanya terapan demokrasi yang diharapkan dapat
dibuktikan setelah kesuksesan dari pemilihan langsung Presiden dan Wakil
Presiden pada 9 Juli 2014 nanti.
Sebelum kita lanjutkan, ada
gunanya kita menentukan kunci permasalahnnya terlebih dahulu. Bahwasanya
kebebasan politik adalah suatu keadaan pada tingkat dimana orang-orang dalam
suatu negara bebas melakukan kegiatan dan bisa menikmati hak-hak politik dan
kebebasan sipil mereka. Hak-hak politik dalam hal ini memungkinkan seseorang
untuk berpartisipasi secara bebas dalam proses politik, dimana dengan sistem
tersebut para politisi memilih eksekutif pemerintahan sebagai pembuat
kebijaksanaan dan keputusan-keputusan yang mengikat dan berpengaruh secara
nasional, regional dan masyarakat perorangan.
Di dalam masyarakat bebas,
kebebasan hak ini berlaku untuk semua orang dewasa, untuk bersaing bebas dalam
meraih jabatan publik, memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum, ikut terlibat
dalam menentukan kebijakan publik. Kemerdekaan sipil ini termasuk didalamnya kebebasan
untuk mengembangkan keyakinannya, institusi dan otonomi pribadi yang terlepas
dari pengaruh negara.
Suksenya pemilihan langsung
Presiden dan Wakil Presiden dalam dekade ini adalah tanggung jawab kita dan
menjadi tujuan kita bersama dengan menunjukan kepedulian dan partisipasi kita
dan bukan kepentingan semata. Hal itu juga akan menunjukan keberhasilan kita
semua dan membuktikan bahwa rakyat dapat memahami definisi demokrasi di Indonesia.
Pada PEMILU langsung
Presiden dan Wakil Presiden nanti kita dihadapkan dengan dua pilihan sehingga
endingnya kita menentukan sikap cerdas untuk sebuah keputusan tegas, karena ini
menentukan arah pembangunan lima tahun kedepannya.
Jadi ukuran keberhasilan
Pemilihan langsung 9 Juli nanti antara Partisipasi dan Kepentingan. Dengan kata
lain, ditengah persoalan besar yang menuntut sebuah keputusan untuk menjawab persoalan
tersebut adalah antara ketegasan dan kepentingan.
Benarkah rakyat berperan
sebagai partisipan dalam Pemilihan Umum secara langsung nanti, kalau memang
demikian yang terjadi siapakah yang berperan sebagai pihak yang berkepentingan.
Kondisi ini mengajak kita semua untuk berpikir cerdas dalam memilih pemimpin
yang tepat untuk negeri ini dan lebih khusus mengajak para elit politik atau
kelompok – kelompok yang berkepntingan untuk berpolitik etis guna mensuskseskan
pemilihan Presiden dan wakil Presiden, apalagi sekarang dalam sejarah pemilihan
langsung oleh rakyat periode ini hanya dua pasangan Calon presiden dan Wakil
Presiden yang lolos ikut dalam pentas perebutan posisi RI satu.
Pro dan kontra antar
pendukung kedua pasangan calon sedang gencar baik lewat media Tv, cetak, atau
sosial media saling mengklaim idola terbaik mereka, bahkan ada yang saling
mengintimidasi antara satu samalainnya yang secara terang-terangan
dipublikasikan lewat media, dan tidak kalah saingnya juga antar mediapun saling
memuji dan memuja pasangan idola mereka yang akan menjadi pemimpin negeri ini.
Dalam kondisi ini akan berpengaruh besar terhadap arus bawah yaitu warga sipil,
apalagi kedua pasangan calon sekarang sama-sama kuat tentu menyulitkan kita
untuk menentukan pilihan. Mudah-mudahan yang ditonjolkan itu bukanlah
semata-mata kepentingan kelompok-kelompok tertentu, sehingga keadaan ini tidak
dimanfaatkan oleh pihak - pihak atau kelompok - kelompok yang berkepentingan
sehingga membelokkan cita -cita demokrasi negara kita yang nantinya menjadi
korban adalah rakyat.
Sebenarnya, negeri ini akan menjadi lebih baik kalau saja para pemimpin
negeri serta para eli-elit politik lainnya telah menjiwai dengan sepenuh hati
dan mengembangkannya secara manusiawi prinsip-prinsip “Demokrasi Pancasila” yang tercakup dalam Undang-undang Dasar 1945
untuk tujuan pembangunan politik ekonomi dan sosial. Namun para Pemimpin negeri
ini lebih memilih untuk menjaga ketentraman politik yang memberikan kekuatan
dan kedudukan kepada meraka, sehingga nilai-nilai kemerdekaan dan keadilan
sosial mereka kesampingkan. [IREN]
