Tahun Politik Dan Kedaulatan Rakyat

Oleh  : Mukhlistangga

Tahun 2014 adalah tahun politik, pada tahun ini ada dua agenda politik yang menjadi hajatan besar rakyat indonesia. Kemarin pada tanggal 9 april 2014 usai sudah pesta rakyat dalam memilih wakilnya untuk merebut posisi kursi di Parlemen.

Untuk kesekian kalinya, kita sebagai rakyat pemegang kedaulatan memilih wakil – wakil kita dan selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2014 nanti kita dihadapkan lagi dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Secara, kedaulatan rakyat tidak dititip kepada wakil – wakilnya melainkan rakyat sendiri yang memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Suatu pengalaman yang berharga. Masuk akal jika setiap kali ada relevansinya dan kemudian hari akan diangkat sebagai referensi.

Secara harfiah, Partai politik yang banyak menguasai posisi kursi di Parlemen adalah bisa dipastikan posisi penentu arah kebijakan pembangunan lima tahun kedepan, pada posisi ini pun partai politik mendapatkan keistimewaan (special) untuk mengusulkan Elite Partainya bakal maju menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden.   

Lantas, apakah hasil pemilu Legislatif pada tanggal 9 april 2014 kemarin akan berdampak kepada cita – cita kemanusiaan yang makmur dan sejahtera dalam pahatan – pahatan harapan selama ini? Pertanyaan ini akan terus bermunculan setiap periodik Pemilihan Umum. Rakyat  menitip sejuta impian kepada Para Wakilnya yang menduduki kursi kehormatan dengan harapan ada perubahan dari hari kemarin.

Apakah pilihan kita akan memenuhi harapan, masih harus dibuktikan. Kita, rakyat pemilih, mensyaratkan ketulusan, kekuasaan, wewenang dan kesempatan dimanfaatkan sebagai modal kerja untuk bekerja keras, cerdas dan jujur bagi sebesar – besarnya kesejahteraan rakyat.

Kepedulian dan partisipasi kita sebagai warga tidak hanya sebatas memilih anggota Legislatif, juga sebentar lagi kita akan memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presiden.

Partisipasi kita sebagai warga tidak hanya sampai disitu. Konsekuensi dan implikasi perlu kita pahami bersama, antara lain justru disitulah perbedaan antara pemerintah dalam sistem demokrasi dan pemerintah dalam sistem otokrasi. Dalam sistem otokrasi, semuanya diserahkan kepada pemerintah yang identik dengan penguasa.

Dalam sistem demokrasi, kekuasaan terbagi menurut asas trias politica pada tingkat vertikal. Pemerintah dalam arti penyelenggara kekuasaan dan pemerintahan terus – menerus harus disertai oleh rakyat. Jadi, penyertaan dilakukan lewat lembaga perwakilan. Penyertaan juga dilaksanakan lewat berbagai forum lain seperti pers, beragam perwakilan profesi, kepentingan, kepedulian, gerakan, dan aktivitas. Memberikan masukan, juga melakukan kontrol, kritik dan koreksi. Bahkan tekananpun dapat dilakukan sepanjang berada dalm koridor hukum dan kepatutan publik.

Berbicara pemilihan umum adalah merupakan bentuk kepedulian dan partispasi kita sebagai warga negara yang baik dan menjunjung tinggi sistem demokrasi di republik ini. Pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan bentuk partisipasi yang lain. Kita bertolak dari pernyataan yang pernah populer karena disampaikan oleh mendiang mantan Presiden Amerika Serikat Jhon F Kennedy. Ia katakan, jangan bertanya apa yang negara lakukan untuk anda, tetapi tanyakan apa yang anda dapat lakukan untuk negara. Jadi, rakyat yang menganggur masuk akal jika lebih mendahulukan pertanyaan apa yang negara alias pemerintah dapat berbuat untuk mereka. Demikian pula para warga yang merasa diri didiskriminasi.

Akan tetapi, biarpun negeri kita sedang tertimpa krisis moral yang cukup akut akibat ulah para elit – elit negeri yang tidak bermoral melakukan korupsi, baik secara individu maupun secara berjama’ah.

Sepatutnya, mereka itulah yang seharusnya menyambut pertanyaan retorik Jhon F Kennedy. Bukan apa yang negara dapat lakukan untuk kita, tetapi apa yang kita, warga, lebih dulu memperoleh kesuksesan dan kemajuan dapat lakukan untuk negara, untuk sesama warga.

Sambil menunggu hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 9 juli 2014 nanti, banyak hal yang bisa kita cerna sebagai bahan pemikiran dan pembentukan sikap demokratis, yakni sikap yang peduli dan partisipatif.

Membangun sikap demokratis adalah tantangan kita saat ini. Sikap ketetapan hati kita siapakah figur yang tepat untuk dipilih dan yang hurus diberikan dukungan akan kita buktikan pada tanggal 9 juli 2014 nanti. Tugas kita bersama untuk membuat siapa yang berhasil memenangi PILPRES 9 Juli 2014 itu berhasil dalam menjalankan tugasnya.

Yang perlu kita ingat nanti, kemenangan dan keberhasilan seorang Presiden bukan merupakan kemenagan dan keberhasilan dirinya atau golongannya semata. Itu harus menjadi kemenangan dan keberhasilan dari seluruh bangsa Indonesia.

Kita telah banyak dipuji oleh orang, dengan cepat membangun demokrasi. Tugas kita untuk membuat demokrasi itu lebih bermakna, yakni membawa kesejahteraan bagi seluruh warga. Dan itu hanya bisa dilakukan apabila kita semua tidak mempersoalkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih nanti, tetapi memberikan dukungan sepenuhnya agar dapat menjalankan tugas kenegaraan sebaik – baiknya. Yakni Presiden dan Wakil Presiden yang bersih, kabinet yang bersih, pemerintah dan pemerintahan yang peduli, memberikan pelayanan kepada publik dengan baik.