Setelah melakukan serangkaian sosialisasi instrumen angket dan pengiriman kuesioner tanggal 28 sampai dengan 30 September 2016 lalu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bima akan memulai melakukan visitasi atau tahapan verifikasi mulai tanggal 17 sampai dengan 21 Oktober 2016 pada 21 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah mengembalikan angket.
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kabupaten Bima selaku Ketua PPID Kabupaten Bima Drs. Zunaidin M.M Rabu (12/10) mengatakan, “visitasi ini dilakukan setelah Tim PPID Kabupaten Bima menerima 21 kuesioner penilaian mandiri (self assesment) yang telah diisi PPID SKPD dan disampaikan ke Sekretariat PPID Kabupaten Bima.
Zunaidin dalam penjelasannya di ruang kerja Kadishub memaparkan, “Tim Penilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi akan melakukan tahapan verifikasi lapangan selama 5 hari dari tanggal 17 sampai dengan 21 Oktober 2016.
Selanjutnya akan dilakukan pengolahan data hasil visitasi dan penetapan hasil pemeringkatan pada tanggal 22 Oktober 2016. Karena itu dirinya mengharapkan PPID SKPD menyajikan data dan informasi yang diperlukan saat Tim melakukan tahapan ferivikasi.
Tim akan mengumumkan 5 besar terbaik dan SKPD pemenang Pemeringkatan Keterbukaan Informasi publik tahun ini pada 24 Oktober 2016 di aula Mutmainah dan menghadirkan semua Kepala SKPD dan Camat.
Zunaidin menambahkan, “sesuai dengan format kuisioner yang dikirim ke semua SKPD, pada 6 jenis indikator penilaian, mencakup informasi yang berkaitan dengan profil badan publik/SKPD, informasi mengenai kegiatan Badan Publik dan Kinerja, keuangan, akses informasi publik, regulasi, dan aspek informasi mengenai keputusan badan publik”. Terangnya.
Kata Kadishub Kominfo, “penganugerahan merupakan pengejawantahan amanat UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lomba ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan UU tersebut di lingkup SKPD dan sekaligus memberikan motivasi bagi kepala SKPD dan PPID untuk terus berproses, melakukan tata kelola informasi untuk menjamin keterbukaan informasi publik.
*[Hum]
